Rapat Koordinasi Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka Penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Timur

Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas/Badan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut merupakan pelaksana tugas-tugas operasional atau tugas pendukung dari instansi induknya. Sebagai pelaksana tugas-tugas operasional atau tugas pendukung maka UPT dituntut untuk memiliki SDM  yang memadai agar pelayanan dapat berjalan secara optimal.

Di sisi lain, dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan UPT dilakukan secara selektif dengan memperhatikan faktor kemampuan daerah meliputi faktor ketersediaan SDM, pembiayaan, beban tugas atau cakupan wilayah pelayanan. 

Untuk membahas mengenai kelembagaan UPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itulah, Biro Organisasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Kelembagaan pada 19-21 Agustus 2015. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa TImur dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Materi-materi yang disampaikan dapat diunduh pada link di bawah ini.

1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Pejabat Fungsional dalam rangka Pencapaian Tugas Organisasi yang Efektif dan Efisien disampaikan oleh narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Permasalahan dan Solusi Struktur Kelembagaan dalam Penataan UPT di lingkungan SKPD Provinsi Tahun 2015 disampaikan oleh narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.